BERITA TERBARU HARI INI – Siap-Siap 2.500 ASN Pindah ke IKN Agustus 2024, Fasilitas dan Infrastrukturnya?. Kurang lebih enam bulan lagi, ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur akan resmi beroperasi perdana. Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memastikan IKN beroperasi secara perdana pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim menjelaskan, IKN beroperasi untuk pertama kali pada tanggal 17 Agustus 2024 dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada 17 Agustus merupakan hari yang sangat bersejarah untuk kita semua jadi hari tersebut cocok untuk dijadikan sebagai simbol hari pertamanya IKN,” ujar Silvia pada pekan lalu.
Usai diresmikan maka operasikan IKN akan berlanjut. Untuk itu, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah dari Jakarta ke IKN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memperkirakan proses perpindahan ASN ke IKN akan dilakukan Agustus tahun ini. Pada tahap awal ini, setidaknya ada 2.500 ASN yang akan bergeser.
Secara total sampai Desember 2024, Kementerian PANRB menghitung kurang lebih 12 ribu ASN terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dari 38 Kementeriandan lembaga secara bertahap akan pindah ke IKN.
“Penentuan jumlah Pegawai ASN dan PNS instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN,” ujar Azwar Anas.
Terdapat beberapa tahapan dalam menentukan PNS yang akan dipindahkan ke IKN. Pertama, Kementerian PANRB telah melakukan analisis untuk menapis (memfilter) kementerian/lembaga mana saja, dan unit kerja yang prioritas untuk dipindahkan pada prioritas pertama ke IKN.
“Hal tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan, tentunya didukung dengan digitalisasi sistem pemerintahan,” imbuh Anas.
Kedua, masing-masing kementerian/lembaga memilah secara mandiri jabatan dan ASN yang akan dipindahkan dengan berbasis pola penapisan dari KemenPANRB tersebut.
“Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pegawai ASN yakni harus menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK,” terang Anas.
Pionir Dapat Insentif
Anas membuka kemungkinan pemerintah memberikan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN di kloter pertama. Misalnya, berupa tunjangan pionir. Meski begitu, belum ada rincian lebih lanjut mengenai tunjangan ini.
“Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta,” jelasnya.
Dia menegaskan strategi perpindahan ke IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju smart government.
Dalam penerapan konsep ini mengutamakan sistem kerja fleksibilitas, kolaborasi, dan agile di IKN melalui dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.
Dia mengatakan, ASN yang pindah ditetapkan kriteria kompetensi diantaranya harus menguasai literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta yang adaptif, kolaboratif yang menguasai digitalisasi sehingga siap untuk mendorong akselerasi roda layanan pemerintahan di IKN,” imbuh Anas.
Sementara itu, untuk pemindahan Kementerian/Lembaga negata, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L untuk mengidentifikasi seberapa penting peran K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.
Selain itu dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system) dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.
12 Tower Rusun ASN Siap Digunakan
Pemerintah akan mulai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada Agustus 2024, tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan 12 tower rusun ASN bisa digunakan.
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantata (IKN), Danis Sumadilaga menerangkan, 12 tower ASN itu ditarget rampung Juni 2024 mendatang.
“Insyaallah tercapai. Progresnya sampai dengan saat ini sudah sekitar 30 persen,” ucap Danis kepada berita terbaru, Senin (26/2/2024).
Dia menegaskan, khusus kepindahan ASN ke IKN kloter pertama, tower hunian ASN itu yang jadi poin utama. Di sisi lain, ada persiapan dalam konteks pembangunan keseluruhan infrastruktur IKN.
“Pada Bulan Juni 2024 ditargetkan 12 Tower Rusun ASN dan Hankam dengan total 720 unit dapat fungsional,” jelasnya.
Perlu diketahui, tower ASN masuk dalam pembangunan infrastruktur batch II IKN. Hingga 22 Februari 2024, pembangunan batch 2 telah mencapai 24,32 persen. Sementara itu, untuk batch I sudah mencapai 76,4 persen. Sehingga totalnya rata-rata mencapai 43,19 persen.